Terbaru

Neraca Perdagangan Indonesia

  1. Pengertian Neraca Pembayaran (balance of payment):

Balance of Payments Manual (BPM)à IMF (1993): suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang/jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain untuk suatu periode waktu tertentu.

Neraca pembayaran

Merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah  asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.

Transaksi kredit dan debit:

  1. Transaksi kredit, apabila transaksi tersebut mengakibatkan timbul dan bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran internasional tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain.
  2. Transaksi debit, apabila transaksi tersebut mengakibatkan timbul dan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain.

Transaksi yang tercatat dalam BOP:

  1. Transaksi kredit:
    1. ekspor barang dan jasa.
    2. penerimaan dari hasil investasi.
    3. transfer.
    4. bertambahnya hutang negara atau swasta.
    5.  berkurangnya aset-aset keuangan.
    6. Transaksi debit:
      1. impor barang dan jasa.
      2. pembayaran atau hasil investasi.
      3. transfer.
      4. berkurangnya hutang.
      5. bertambahnya aset-aset keuangan.

Berdasarkan sifatnya:

  1. Transaksi otonom, adalah transaksi yang timbul atas inisiatif pihak tertentu dan bukan sebagai reaksi atau adanya akibat transaksi lain yang tercatat pada current account dan long term capital account. Misal: ekspor dan impor barang atau modal dalam jangka panjang untuk mencari keuntungan.
  2. Transaksi kompensasi, timbul akibat kompensasi dari dari adanya transaksi lain. Misal pemasukan modal jangka pendek dan impor/ekspor emas.

Fase perdagangan:

a. Terjadinya perjanjian.

b. Penyerahan barang dan jasa.

c. Pembayaran.

Time basis:

1. Dasar waktu pembayaran, transaksi terjadi pada saat diadakan pembayaran.

2. Dasar waktu perjanjian.

3. Dasar waktu penyerahan,

Kegunaan BOP:

  1. Membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negari dan penduduk luar negeri.
  2. Mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara.
  3. Mengetahui mitra usaha suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional
  4. Mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara.
  5. Indikator yang akan dipertimbangkan oleh negara donor untuk memberikan bantuan keuangan.
  6. Indokator fundamental ekonomi selain tingkat inflasi, pertumbuhan GNP dan sebagainya.

Neraca Transaksi Modal ( Capital Account )

Neraca transaksi modal mencatat nilai investasi langsung pihak swasta asing ( Foreign Ditect Invesdment ), pinjaman luar negeri yang diberikan oleh perbankan swasta internasional, serta pinjaman dan hibah dari negara lain atau lembaga – lembaga donor seperti IMF bank dunia juga meliputi: semua pembelian dan penjualan aset, seperti saham, obligasi, rekening bank, real estate, & bisnis.  mengukur perbedaan antara penjualan aset2 suatu negara kepada luar negeri dengan pembeliannya terhadap aset2 luar negeri.

Penjualan (pembelian) atas aset2 dicatat sebagai kredit (debit) dan menghasilkan arus masuk modal (arus keluar modal). Rekening modal dibagi menjadi tiga kategori:

1. Investasi langsung;

2. Investasi portofolio;

3. Investasi lain;

Neraca Tunai ( Cash Account ) atau Neraca Internasional

Neraca tunai pada dasarnya hanyalah transaksi penyeimbang antara total pengeluaran yang ada pada transaksi berjalan dengan transaksi modal melebihi total penerimaan.

  • Aset2 cadangan resmi meliputi: emas, valas, dan pinjaman baru dari bank sentral luar negeri.
  •  Aset2 cadangan resmi digunakan oleh bank sentral untuk melakukan pembayaran bersih kepada luar negeri karena BOP defisit.

Rekening cadangan resmi melibatkan transaksi yang diambil oleh otoritas untuk membelanjai semua neraca & mengintervensi di pasar valas.

Neraca Pembayaran Defisit, Surplus, Dan Seimbang

Neraca Pembayaran defisit, terjadi apabila jumlah pembayaran lebih besar daripada jumlah penerimaan (transaksi kredit < transaksi debet). Suatu Negara jika mengalami kelebihan impor dan kelebihan tersebut ditutup dengan menambah pinjaman akomodatif dan mengurangi cadangan (stok) nasional maka Negara tersebut sedang mengalami defisit total. Pembayaran defisit dapat juga dilakukan dengan meminjam dari bank sentral luar negeri,

            Neraca pembayaran surplus, adalah apabila jumlah penerimaan lebih besar daripada jumlah pembayaran/ utang (transaksi kredit> transaksi debet). Jika BOP surplus, bank sentral dapat membayar utang luar negerinya atau memperoleh aset cadangan tambahan dari luar negeri.  Neraca Pembayaran seimbang, adalah apabila jumlah pembayaran atau utang sama dengan jumlah penerimaan (transaksi kredit = transaksi debet).

Dampak Neraca Pembayaran Surplus, Defisit, Seimbang

Dampak Neraca Pembayaran Surplus Secara ekonomi neraca pembayaran yang surplus akan berpengaruh terhadap tingkat harga dalam negeri, yaitu mempunyai pengaruh inflatoir mendorong/ menjurus ke arah kenaikan harga (inflasi). Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan permintaan efektif.

Dampak Neraca Pembayaran Defisit Apabila neraca pembayaran suatu Negara mengalami deficit, maka dampak yang akan terjadi sebagai berikut:

  • Produsen dalam negeri tidak dapat bersaing dengan barang-barang impor.
  • Pendapatan Negara sedikit, sehingga utang Negara bertambah besar.
  • Perusahaan banyak yang gulung tikar, sehingga pengangguran meningkat akibat dari

PHK
Ketiga dampak di atas disebut pengaruh deflatoir yang mendorong/ menjurus ke arah penurunan harga (deflasi).

Dampak Neraca Pembayaran Seimbang

Neraca pembayaran yang seimbang tidak terlalu berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi suatu Negara. Sehingga apabila suatu Negara tidak dapat mencapai surplus dalam neraca pembayaran, maka minimal harus dalam kondisi seimbang. Dengan demikian akan dapat menghindari neraca pembayaran yang defisit

  • Transaksi Dalam Neraca Pembayaran
    • Pos Transaksi Dagang (Transaction of Trade) Pos transaksi dagang mencatat seluruh transaksi, baik dalam kegiatan ekspor maupun impor barang (berwujud) dan jasa (tidak berwujud). Transaksi ekspor dicatat di sisi kredit (+) dan transaksi impor dicatat di sisi debet (-).
    • Pos Pendapatan Modal (Income on Invesment) Dalam Pos ini dicatat seluruh penerimaan dan pendapatan seperti hasil penanaman modal di luar negeri dan hasil penerimaan modal asing di dalam negeri dalam bentuk keuntungan.
    • Pos Transaksi Unilateral (Unilateral Transaction) Transaksi unilateral adalah transaksi searah. artinya, transaksi yang terjadi tanpa ada kontrak transaksi lainnya. Misalnya, pengiriman hadiah, pengiriman bantuan-bantuan bencana alam, pendidikan, dan sosial.
    • Pos Penanaman Modal Langsung Pos ini mencatat transaksi modal yang langsung dilaksanakan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. contohnya penenman modal penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. contohnya penanaman modal penduduk di Indonesia dengan membiuka usaha properti dan transaksi jual beli saham antara penduduk Indonesia dengn penduduk Malaysia.
    • Pos Utang Piutang (Jangka Panjang/ Jangka Pendek) Pada pos ini mencatat seluruh transaksi kredit (pinjaman) jangka panjang yaitu transaksi kredit yang yang jangka waktunya lebih dari satu tahun dan transaksi utang-piutang jangka pendek (kurang dari satu tahun).
    • Pos Sektor Moneter (Pos Lalu Lintas Moneter) Pada pos ini mencatat semua transaksi pada saat terjadi pembayaran pada transaksi-transaksi di atas dari mulai transaksi dagang, pendapatan modal sampai pada utang-piutang. Keadaan pos ini dapat menunjukan posisi cadangan devisa suatu negara.

Persamaan neraca pembayaraan

Kombinasi pada nerca di rekening berjalan ( BCA ), rekening modal ( BKA ) dan rekening cadangan resmi ( BRA ) harus nol. Atau BCA + BKA + BRA = 0. Penurunan atau kenaikan cadangan resmi suatu negara dapat mengindentifikasikan apakah negara tersebut menglami defisit atau surplus. Suatu negara memiliki Neraca disekuilibrium untuk mempertahankan cadangan resminya pada regim kurs tetap.

BCA + BKA tidak sama dengan 0

Namun pada regim kurs tetap..

BCA + BKA = – BRA

Surplus atau defisit rekening transaksi berjalan harus diselaraskan dengan defisit atau surplus rekening modal, dan sebaliknya.

Neraca Perdagangan Indonesia.

Neraca perdagangan Indonesia defisit sebesar US$641,1 juta pada April 2012, seiring penurunan ekspor ke sejumlah negara yang menjadi pasar tradisional Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat ekspor Indonesia pada April hanya US$15,98 miliar atau turun 7,36% dari Maret, sedangkan impor mencapai US$16,62 miliar atau naik 1,82% dari Maret. Namun, Kepala BPS Suryamin mengatakan defisit itu bukan yang pertama kali terjadi karena Indonesia pernah mengalami defisit pada April dan Juli 2008 serta Juli 2009. Bahkan pada April 2008, defisit neraca perdagangan mencapai US$724,9 juta karena dampak krisis Amerika Serikat. Ekspor nonmigas ke ASEAN pada April turun 11,65% menjadi US$2,45 miliar. Begitu pula ke Uni Eropa yang turun 5,28% menjadi US$1,46 miliar. Ekspor ke negara utama lain pun turun, misalnya China 0,02%; Jepang 15,16%; AS 12,8%; Korsel 28,5% dan Taiwan 10,44%. India menurun. Ekspor bahan bakar mineral pada April turun 6,82% menjadi US$2,41 miliar, sementara lemak dan minyak hewan/nabati turun 19,23% menjadi US$1,76 miliar.

Dengan terjadinya surplus perdagangan berarti jumlah ekspor yang dilakukan oleh sebuah negera lebih banyak dibandingkan impor. Kondisi ini berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Kondisi ini telah mengakibatkan ketegangan perdagangan antar negara yang mengalami defisit dengan egara yang mengalami surplus, seperti yang ditunjukkan oleh hubungan perdagangan antara AS dan China. Perdagangan Amerika Serikat Amerika Serikat telah mengalami defisit sejak tahun 1960. Defisit perdagangan ini pada akhirnya memaksa AS untuk menghentikan standar emas pada tahun 1971. Sejak tahun 1997 defisit perdagangan AS telah mengalami peningkatan eksponensial.  Kali terakhir AS mengalami surplus perdagangan adalah pada tahun 1975 lalu. Tercatat bahwa pada bulan April lalu defisit perdagangan di AS mencapai angka 40.3 miliar dolar AS. Defisit perdagangan di bulan April ini mengalami kenaikan dibandingkan defisit perdagangan yang terjadi pada bulan Maret, yaitu hanya sebesar 40.0 miliar dolar.  Defisit perdagangan AS yang terbesar terjadi dengan China.

Pada bulan April defisit perdagangan AS dengan China mencapai angka 19.3 miliar dolar atau nyaris 50% dari defisit perdagangan total AS. Perdagangan Indonesia Membaik Setelah Sempat Terhantam Kondisi sektor perdagangan internasional Indonesia tampak mengalami peningkatan yang cukup baik pada tahun 2010 ini. Surplus perdagangan Indonesia sempat mengalami hantaman serius pada tahun 2008 lalu.

Seiring dengan krisis keuangan global yang terjadi di tahun 2008 tersebut perdagangan internasional Indonesia mengalami penurunan tajam pada surplus perdagangan total. Sejak tahun 2005 – 2007 perkembangan surplus perdagangan Indonesia selalu positif. Dari posisi 27.9 miliar dolar di tahun 2005, pada tahun 2007 surplus perdagangan Indonesia mencapai angkat 39.6 miliar dolar AS. Akan tetapi pada tahun 2008 surplus perdagangan tersebut anjlok hingga hanya sebesar 7.8 miliar dolar AS.

Di tahun 2009 terjadi peningkatan surplus dan membaik ke level 19.7 miliar dolar AS. Sementara itu di tahun 2010 ini kembali terjadi peningkatan. Pada periode Januari hingga April 2010 surplus perdagangan Indonesia mencapai angkat 8.8 miliar dolar, mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2009, yaitu sebesar 7.2 miliar dolar.

NERACA PERDAGANGAN  ( indonesia dan Malaysia)

Total Perdagangan bilateral Indonesia-Malaysia tahun 2008 mencapai nilai US$ 14,03 milyar, atau meningkat 28,29% dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu sebesar US$ 11,5 milyar. Nilai perdagangan bilateral ini telah menempatkan Indonesia sebagai mitra dagang Malaysia terbesar ke-7 setelah Singapura, Jepang, Amerika Serikat, China, Thailand dan Korea Selatan. Trend selama 5 tahun (2003-2008) tercatat positif 17,88%. Pada kuartal ke dua tahun 2009 (Januari-Juni 2009) total perdagangan Indonesia-Malaysia mencatat jumlah US$ 5,13 milyar, atau turun 15,60% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008 (US$ 6,08 milyar). Hal ini merupakan dampak dari krisis ekonomi global yang menyebabkan jatuhnya ekspor dan impor Malaysia dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia.

Ekspor Indonesia ke Malaysia pada tahun 2008 tercatat sebesar US$ 7,55 milyar, meningkat 25,86% dibandingkan dengan tahun 2007 (US$ 6,28 milyar). Trend selama 5 tahun (2003-2008) positif 15,74%. Pada periode Januari – Juni 2009 ekspor Indonesia ke Malaysia mencapai jumlah US$ 2,90 milyar, atau turun 11,13% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008 sebesar US$ 3,27 milyar. Penurunan ekspor ini terlihat pada produk minyak sawit, karet alam, parts and components, makanan laut, kertas, serta tekstil dan produk tekstil.

Impor Indonesia dari Malaysia pada tahun 2008 berjumlah sebesar US$ 6,48 milyar, meningkat 31,25% jika dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar US$ 5,22 milyar. Trend selama 5 tahun (2003-2008) positif 20,65%. Pada periode Januari – Juni 2009 impor Indonesia dari Malaysia membukukan angka US$ 2,22 milyar, atau menurun 20,81% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008 sebesar US$ 2,81 milyar.

Penurunan impor ini tercatat pada refined petroleum products, Electronics&Electrical products, crude petroleum, manufactures of metal dan chemicals and chemical products. Neraca Perdagangan Indonesia – Malaysia pada tahun 2008 menunjukkan posisi defisit untuk Malaysia sebesar US$ 1,07 milyar, atau meningkat dibandingkan dengan defisit tahun 2007 (US$ 1,06 milyar). Selama 5 tahun terakhir (2003-2008), neraca perdagangan menunjukkan posisi surplus bagi Indonesia. Pada periode Januari – Juni 2009, neraca perdagangan menunjukkan posisi défisit bagi Malaysia sebesar US$ 679,14 juta. Defisit ini meningkat 48,42% dibandingkan defisit Malaysia pada periode yang sama tahun 2008 sebesar US$ 457,59 juta. Sepuluh Besar Komoditi Ekspor Indonesia ke Malaysia adalah: mineral fuel (nilai US$ 1,4 milyar), fats and oils (US$ 1,0 milyar), cocoa (US$ 789,7 juta), electrical machinery (US$ 471,8 juta), copper (US$ 460,4 juta), paper, paperboard (US$ 274,9 juta), machinery (US$ 263,0 juta), vehicles (US$ 243,2 juta), organic chemicals (US$ 211,0 juta) dan plastic (US$ 136,0 juta).

Sepuluh Besar Komoditi Impor Indonesia dari Malaysia adalah: mineral fuel (US$ 1,6 milyar), machinery (US$ 534,2 juta), organic chemicals (US$ 480,5 juta), electrical machinery (US$ 471,4 juta), plastic (US$ 395,9 juta), iron and steel (US$ 278,5 juta), vehicles (US$ 143,4 juta), fertilizers (US$ 139,0 juta), iron/steel products (US$ 129,9 juta), dan baking related (US$ 119,9 juta).

Kesimpulan

Untuk neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit disebabkan karena dampak krisis Amerika serikat.

  • Uni Eropa yang turun 5,28% menjadi US$1,46 miliar.
  • China 0,02%;
  • Jepang 15,16%;
  •  AS 12,8%;
  • Korsel 28,5% dan
  • Taiwan 10,44%. India menurun.
  • Permasalahan di bidang perdagangan. Krisis ekonomi global telah mampu menurunkan kinerja perdagangan bilateral kuartal kedua tahun 2009 dengan turunnya ekspor dan impor di kisaran angka 20%. Gambaran ini akan semakin suram apabila kondisi bisnis dikeruhkan oleh situasi non-ekonomis (politik, keamanan, sosial dan budaya) yang terjadi belakangan ini antara ke dua negara. Kalangan pelaku usaha pada umumnya masih merasakan ketidakpastian sehingga masih menunggu perkembangan (bersikap “wait and see”) dalam melakukan kerjasama di bidang perdagangan.

Sumber :

kasus L/C pada Perusahaan Bank BNI

A. Profil Singkat Bank BNI

Bank BNI didirikan pada tahun 1946. Perusahaan publik ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bank BNI merupakan bank terbesar nomor 3 di Indonesia setelah Bank Mandiri dan BCA dengan total aset pada tahun 2003 sebesar IDR. 131,49 triliun.

Latar Belakang  Kasus

Kasus pembobolan Bank BNI menjadi isu yang mengejutkan masyarakat Indonesia di akhir tahun 2003, dimana Bank BNI mengalami kerugian sebesar Rp 1,7 triliun yang diduga terjadi karena adanya transaksi ekspor fiktif melalui surat Letter of Credit (disingkat L/C). Kasus ini menjadi fenomenal karena selain merugikan keuangan Bank BNI tetapi juga berimbas pada keuangan negara secara makro. Awal terbongkarnya kasus menghebohkan ini tatkala BNI melakukan audit internal pada bulan Agustus 2003. Dari audit itu diketahui bahwa ada posisi euro yang gila-gilaan besarnya, senilai 52 juta euro. Pergerakan posisi euro dalam jumlah besar mencurigakan karena peredaran euro di Indonesia terbatas dan kinerja euro yang sedang baik pada saat itu. Dari audit akhirnya diketahui ada pembukaan L/C yang amat besar dan negara bakal rugi lebih satu triliun rupiah.

Penjelasan mengenai L/C fiktif BNI tersebut adalah sebagai berikut :

  • Waktu kejadian : Juli 2002 s/d Agustus 2003
  •  Opening Bank : Rosbank Switzerland, Dubai Bank Kenya Ltd, The Wall Street Banking Corp, dan Middle East Bank Kenya Ltd.
  • Total Nilai L/C : USD.166,79 juta & EUR 56,77 juta atau sekitar Rp. 1,7 trilyun
  • Beneficiary/Penerima L/C : 11 perusahaan dibawah Gramarindo Group dan 2 perusahaan dibawah Petindo Group
  • Barang Ekspor : Pasir Kuarsa dan Minyak Residu
  • Tujuan Ekspor : Congo dan Kenya
  •  Skim : Usance L/C

Kronologi  kasus:

  1. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru menerima 156 buah L/C dengan Issuing Bank : Rosbank Switzerland, Dubai Bank Kenya Ltd, The Wall Street Banking Corp, dan Middle East Bank Kenya Ltd. Oleh karena BNI belum mempunyai hubungan koresponden langsung dengan sebagian bank tersebut di atas, mereka memakai bank mediator yaitu American Express Bank dan Standard Chartered Bank.
  2. Beneficiary mengajukan permohonan diskonto wesel ekspor berjangka (kredit ekspor) atas L/C-L/C tersebut di atas kepada BNI dan disetujui oleh pihak BNI. Gramarindo Group menerima Rp 1,6 trilyun dan Petindo Group menerima Rp 105 milyar.
  3. Setelah beberapa tagihan tersebut jatuh tempo, Opening Bank tidak bisa membayar kepada BNI dan nasabahpun tidak bisa mengembalikan hasil ekspor yang sudah dicairkan sebelumnya.
  4. Setelah diusut pihak kepolisian, ternyata kegiatan ekspor tersebut tidak pernah terjadi.
  5. Gramarindo Group telah mengembalikan sebesar Rp 542 milyar, sisanya (Rp 1.2 trilyun) merupakan potensi kerugian BNI.

Dalam menanggapi kasus ini manajemen Bank BNI mengatakan bahwa tidak ada ekspor fiktif dan belum ada kerugian, tetapi yang ada hanya potensi kerugian (potential losses).  Pertanyaannya adalah apakah mungkin kerugian sebesar itu terjadi tanpa ekspor fiktif ? Minimnya informasi mengenai sistem pembayaran perdagangan internasional melalui letter of credit (L/C) menimbulkan semakin banyaknya pertanyaan mengenai kasus pembobolan Bank BNI.

Landasan Teori

Dalam perdagangan internasional, sistem pembayaran dengan menggunakan Letter of Credit (atau disingkat L/C) adalah sistim yang paling baik dan fair baik bagi eksportir maupun importir. L/C merupakan sistem yang paling lazim digunakan para eksportir dan importir karena dalam pelaksanaan L/C, semua pihak, termasuk bank, hanya berurusan dengan dokumen, bukan dengan barang, jasa, atau pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan dokumen bersangkutan. Dengan menggunakan L/C para pihak mendapatkan perlakuan fair, karena kepemilikan atas barang yang diperdagangkan baru dapat berpindah tangan jika semua pihak telah memenuhi kewajibannya.

  • Definisi-Definisi dalam Transaksi Letter of Credit Pada umumnya L/C digunakan untuk membiayai penjualan barang/jasa jarak jauh antara eksportir dan importir.

Definisi L/C menurut CFG Sunaryati Hartono : “Secara harfiah L/C dapat diterjemahkan sebagai Surat Hutang atau Surat Piutang atau Surat Tagihan, tetapi sebenarnya L/C lebih merupakan janji akan dilakukan pembayaran,apabila dan setelah terpenuhi syarat-syarat” Bank Indonesia memberikan definisi mengenai L/C sbb : “Letter of Credit adalah janji dari issuing bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi Letter of Credit tersebut” Sedangkan menurut Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, ICC Publication No. 500 tahun 1993 (UCP 500),

Definisi L/C adalah : “Setiap perjanjian, apapun namanya atau maksudnya, dimana suatu bank (Issuing Bank atau bank penerbit) bertindak atas permintaan dan instruksi seorang nasabah (Applicant/pembuka) atau atas namanya sendiri, untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau kuasanya (orang yang ditunjuk oleh beneficiary/penerima L/C) atau memberikan kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran, atau untuk mengaksep dan membayar bill of exchange/wesel, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi atas penyerahan dokumen-dokumen yang ditetapkan, asalkan memenuhi persyaratan dan kondisi L/C”

Berikut ini diuraikan definisi istilah-istilah dalam kaitannya dengan transaksi ekspor dan impor menggunakan L/C :

  1. Applicant atau Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penerbitan/pembukaan L/C applicant biasanya adalah importer
  2. Issuing Bank/Opening Bank atau Bank Penerbit adalah bank yang diminta oleh applicant untuk menerbitkan L/C
  3. Advising Bankatau Bank Penerus adalah bank koresponden dari Issuing Bank yang diminta untuk meneruskan L/C kepada eksportir
  4. Negotiating Bank atau Bank Penegosiasi adalah bank yang diberi kuasa oleh Issuing Bank untuk membayar sejumlah uang kepada beneficiary, sepanjang beneficiary telah menyerahkan dokumen-dokumen ekspor yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C
  5. Benefiary atau Penerima adalah pihak yang menerima L/C dan biasanya juga adalah eksportir.
  6. Confirming Bank adalah bank yang ditunjuk oleh Issuing Bank untuk melakukan pembayaran dalam hal Issuing Bank cidera janji tidak melakukan pembayaran, sepanjang syarat dan kondisi L/C telah terpenuhi.
  7. Sight L/C adalah L/C yang mensyaratkan pembayaran atas unjuk, dimana kewajiban bank untuk melakukan pembayaran adalah pada saat dokumen-dokumen diajukan kepadanya.
  8. Usance L/C mensyaratkan pembayaran berjangka, dimana bank berkewajiban untuk membayar pada waktu tertentu pada masa yang akan datang, misalnya : 180 hari setelah tanggal B/L.
  9. Negosiasi adalah pembelian dokumen oleh Negotiating Bank disertai pembayaran kepada beneficiary.
  • Pelanggaran/Penyimpangan yang Terjadi

Berikut ini adalah analisa mengenai kemungkinan adanya pelanggaran dalam penanganan transaksi L/C tersebut di Bank BNI :

1. Pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Perundang-undangan Lainnya

Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank (prudential banking practice) Bank Indonesia telah membuat ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yaitu 20 % dari modal disetor bank. Modal disetor BNI per 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp 7.042 milyar, sehingga dengan demikian BMPK untuk kelompok Gramarindo dan Petindo adalah Rp 1,4 trilyun (20% modal disetor). Nilai L/C yang diberikan kepada Gramarindo transaksi sebesar Rp. 1,7 triliun jelas merupakan pelanggaran karena pada dasarnya dapat digolongkan dalam fasilitas pemberian kredit, terutama ketika fasilitas negosiasi tersebut efektif menjadi kredit karena tidak bisa dibayar oleh Issuing Bank.

Diduga telah terjadi tindak pidana pemalsuan terhadap L/C dan dokumen ekspor (B/L), karena dari informasi yang ada, ternyata tidak pernah terjadi realisasi ekspor dan pengapalan barang ke Kenya dan Kongo.

Disamping itu, berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah diputuskan terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang no 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi dan UU Nomor 15 Tahun 2002 Pasal 6 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Pelanggaran terhadap aturan internal Bank

Semua bank, tak terkecuali Bank BNI pasti sudah mempunyai aturan baku dalam menangani transaksi L/C, sehingga apabila semua aturan yang ada dilaksanakan niscaya kasus seperti Bank BNI tidak akan terjadi.

Untuk lebih memberikan gambaran yang rinci, akan dianalisa kemungkinan pelanggaran pada setiap tahapan pemrosesan L/C sbb :

a. Pada saat meneruskan L/C

Dalam pengamatan penulis, dari nama-nama Issuing Bank sebagaimana disebutkan, tidak terdapat dalam daftar nama-nama bank yang ada di Bankers Almanac atau setidak-tidaknya tidak cukup terkenal, untuk tidak mengatakan bahwa nama-nama bank itu hanya fiktif.

Dalam praktek perbankan pada umumnya, kalau Issuing Bank tersebut bukan korespnden, tentunya pada saat L/C diterima mestinya tidak bisa diproses, karena tidak bisa dilakukan otentikasi atas kebenaran dan keabsahan L/C dimaksud, terlebih lagi kalau ternyata L/C itu diterbitkan oleh bank fiktif, jelas bank tidak boleh melakukan proses selanjutnya.

Dalam UCP 500 pasal 7 disebutkan bahwa dalam hal advising bank memutuskan untuk meneruskan L/C maka harus mengambil langkah-langkah yang benar dalam memeriksa keabsahan L/C yang diteruskannya. Dan apabila bank tersebut memutuskan tidak meneruskan, maka ia harus memberitahukan kepada Issuing Bank.

Pasal 7 lebih lanjut mengatur bahwa apabila tidak bisa memastikan keabsahan L/C, Advising Bank pada kesempatan pertama harus memberitahukan kepada Issuing Bank dan apabila Advising Bank memilih untuk meneruskan L/C tersebut, maka ia harus memberitahukan kepada Beneficiary bahwa ia tidak dapat memastikan keabsahan L/C tersebut.

Ada beberapa kemungkinan atas lolosnya L/C dari bank-bank tersebut :

  • L/C tersebut memang benar-benar asli dan otentik, dalam arti nama bank memang ada dan Bank BNI dapat melakukan otentikasi atas keabsahan L/C dimaksud.
  • L/C tersebuut asli tapi palsu, dalam artian bukan diterbitkan oleh bank-bank tersebut,tapi dibuat seolah-olah diterbitkan oleh bank-bank tersebut dan dengan bantuan oknum-oknum yang ada di Bank BNI dapat diotentikasi dengan menggunakan sandi otentikasi dari bank-bank tersebut dengan cara-cara illegal.
  • L/C memang tidak di-otentikasi sama sekali oleh Bank BNI
  •  Satu hal yang juga sudah menjadi praktek standard yang dilakukan oleh bank-bank diseluruh dunia dan itu mungkin tidak dilakukan dalam kasus Bank BNI, adalah bahwa untuk nilai transaksi yang cukup besar biasanya dimintakan klarifikasi ulang kepada Issuing Bank untuk memastikan keabsahan dari L/C.

      Pada saat proses negosiasi (diskonto usance L/C)

      Sebelum melakukan negosiasi, bank biasanya melakukan rating terhadap resiko bank korespondennya dan kemudian dibuatkan commercial line. Ada atau tidaknya commercial line, dijadikan dasar pertimbangan untuk menegosiasi atau tidak. Artinya bahwa jika tidak ada commercial line, maka Bank dapat memutuskan untuk menolak negosiasi.

      Pada saat dokumen ekspor diajukan kepada bank, maka bank akan memeriksa untuk meyakini bahwa semua syarat dan kondisi L/C telah terpenuhi.

      Dalam memeriksa dokumen bank tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi dokumen, sebagaimana diatur dalam UCP pasal 4 : dalam pelaksanaan L/C, bank hanya berurusan dengan dokumen-dokumen dan bukan dengan barang-barang, jasa-jasa dan atau pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.

Meskipun UCP pasal 4 mengatur demikian, bukan berarti bank tidak berhak mengecek apakah memang barang telah benar-benar dimuat di atss kapal, sehingga bisa diterbitkannya Bill of Lading.

Dalam kasus BNI, seharusnya karena nilai dokumennya sangat besar, maka bank harus meyakini bahwa barang memang benar-benar telah dimuat diatas kapal dengan mengklarifikasi kepada perusahaan pelayaran atau dengan memeriksa secara langsung di pelabuhan muat.

      Setelah dokumen diperiksa lengkap dan sesuai dengan L/C, maka dalam kasus Bank BNI dimana L/C mensyaratkan pembayaran berjangka, maka tahap selanjutnya adalah memintakan akseptasi kepada Issuing Bank dan apabila sudah ada akseptasi maka baru bisa dilaksanakan negosiasi.

  • Penanganan Pasca Negosiasi (Diskonto Usance L/C) Permasalahan di Bank BNI adalah bahwa setelah jatuh tempo, ternyata pihak Issuing Bank wan prestasi atau tidak bisa membayar tagihan wesel ekspor Usance. Sudah menjadi praktek umum di dunia perbankan, apabila terdapat tagihan wesel yang tidak dibayar oleh Issuing Bank, maka Negotiating Bank harus mengusahakan agar outstanding tagihan tersebut segera dibayar dan agar tidak terjadi akumulasi tagihan wesel yang tidak terbayar, maka bank seharusnya untuk sementara berhenti memberikan fasilitas negosiasi sampai semua tagihan weselnya dilunasi oleh Issuing Bank. Disamping itu pada saat memberikan fasilitas negosiasi, bank biasanya mensyaratkan kepada beneficiary untuk menyerahkan semacam surat jaminan yang dimana jika ternyata wesel ekspornya tidak dibayar oleh bank di luar negeri, negotiating bank dapat menarik kembali dari beneficiary atau sering disebut dengan hak regres.

Hak regres adalah hak yang dimiliki oleh Negotiating Bank atas L/C yang tidak di-konfirm, untuk L/C yang di-konfirm Negotiating Bank tidak mempunyai hak regres (pasal 9.iv UCP 500) Jadi dalam praktek, sebelum melakukan negosiasi bank akan meminta terlebih dahulu surat jaminan yang nantinya akan digunakan oleh Negotiating Bank untuk meng-eksekusi hak regresnya. Bank juga harus meyakini bahwa pada saat hak regres itu akan dieksekusi, maka rekening nasabah masih tersedia cukup dana.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran prosedur dalam menangani transaksi L/C tersebut di atas sejak dari tahap awal penerusan L/C sampai dengan L/C itu kemudian direalisir dan terjadi negosiasi.

Pelanggaran tersebut kemudian berlanjut hingga saat fasilitas negosiasi menjadi bermasalah karena tidak dibayar oleh Issuing Bank, dimana kemungkinan Bank BNI kurang cepat dalam melakukan tindakan-tindakan pengamanan atas fasilitas yang telah diberikan kepada nasabahnya.

  • Pelanggaran terhadap UCP 500

Dalam kasus Bank BNI, pihak yang wan prestasi adalah Issuing Bank. Dengan asumsi bahwa nama-nama bank yang disebutkan sebelumnya adalah benar, maka Issuing Bank dimaksud telah melanggar pasal 9.a.iii, UCP 500 yang antara lain berbunyi : Suatu irrevocable L/C merupakan jaminan yang pasti dari Issuing Bank asalkan dokumen-dokumen yang diminta diserahkan kepada Bank yang ditunjuk Negotiating Bank dan sesuai dengan syarat dan kondisi L/C, untuk :

(i) apabila L/C mensyaratkan pembayaran atas unjuk (sight) В– untuk membayar atas unjuk;

(ii) apabila L/C mensyaratkan pembayaran kemudian (defferred payment) В– untuk membayar pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan sesuai dengan yang disyaratkan L/C tersebut;

(iii) apabila L/C mensyaratkan akseptasi :

(a). oleh Issuing Bank В– untuk mengaksep wesel yang ditarik olehbeneficiary pada Issuing Bank dan membayarnya pada saat jatuh tempo

(b). Oleh bank tertarik lainnya untuk mengaksep dan membayar pada saat jatuh tempo wesel yang ditarik oleh beneficiary pada Issuing Bank dalam hal bank tertarik yang ditunjuk dalam L/C tidak mengaksep wesel yang ditarik atas bank tersebut, atau membayar wesel yang telah diaksep tetapi tidak dibayar oleh bank tertarik tersebut pada saat jatuh tempo.

  • Penyimpangan terhadap Kebiasaan dan Best Practice di dunia perbankan

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan telah terjadi penyimpangan terhadap Kebiasaan dan Best Practice di dunia perbankan sbb:

- Tidak dilakukan assessment resiko terhadap Issuing Bank (Commercial Line)

- Tidak dimintakan konfirmasi dari First Class International Bank, padahal untuk yang L/C berasal dari high risk country dan nilainya sangat besar lazimnya di-konfirm.

- Tidak dilakukan assessment terhadap nasabah penerima fasilitas (Gramarindo & Petindo), dengan analisa 5C (Character, Capability, Capital, Collateral & Condition) dan Trade Line

- Tidak ada pemisahan fungsi manajemen risiko dan fungsi marketing karena semua keputusan dilakukan oleh satu pejabat yakni Kepala Cabang atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Cabang, tanpa adanya review dari sisi Risk Manajemen

  • Pelanggaran terhadap Etika

Pegawai Bank BNI Kebayoran Baru lainnya tidak melaporkan adanya indikasi pelanggaran prosedur diskonto L/C kepada unit yang berwenang, sehingga potensi kerugian Bank BNI menjadi semakin besar.

  • Vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Sehubungan dengan persidangan kasus L/C fiktif Bank BNI, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis sebagai berikut :

Vonis terhadap pelaku internal BNI :

No Nama Jabatan Vonis PN

1. Edi Santosa Kabid Pelayanan luar negeri BNI Cab. Kebayoran Baru Penjara Seumur hidup

2. Kusadiyuwono Kepala Cab. BNI Kebayoran Baru Penjara 16 tahun

Vonis terhadap pelaku nasabah BNI :

No Nama Jabatan Vonis PN

1. Olah Abdullah Agam Direktur PT Gramarindo Legal Indonesia 15 tahun penjara potong masa tahanan & denda Rp300 juta

2. Aprilla Widharta Direktur Pan Kifros 15 tahun penjara potong masa tahanan & denda Rp200 juta

3. Adrian P. Lumowa Direktur Magnetique Esa Indonesia 15 tahun penjara potong masa tahanan & denda Rp400 juta

4. Titik Pristiwanti Direktur Binekatama Pasific 8 tahun penjara & denda Rp300 juta

5. Richard Kuontul Direktur Netrantara 10 tahun penjara & denda Rp150 juta

  • Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahsan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus L/C fiktif BNI tersebut, diduga telah terjadi pelanggaran dan penyimpangan terhadap 3 aspek sbb :

1. Ekonomi >> Berpotensi merugikan BNI sebesar Rp 1,2 trilyun, karena dari total nilai transaksi L/C, sebesar Rp. 0,5 trilyun telah dikembalikan oleh nasabah.

2. Hukum >> Telah terjadi pelanggaran/penyimpangan terhadap :

- Aturan Internal BNI

- Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP)

- Kebiasaan dan Best Practice di dunia perbankan

- Peraturan BI, UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang

- Telah terjadi tindak pidana pemalsuan terhadap L/C dan dokumen ekspor (B/L)

3. Etika

Pegawai Bank BNI Cabang Kebayoran Baru lainnya tidak melaporkan adanya indikasi pelanggaran prosedur diskonto L/C kepada unit yang berwenang di BNI.

  • Solusi Agar kejadian serupa tidak terulang kembali di Bank BNI pada masa-masa yang akan datang, disarankan melakukan langkah-langkah sbb :
  1. Menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten.
  2. Memperketat internal control.
  3. Melakukan pemisahan fungsi risk manajemen dan fungsi marketing.
  4. Selalu mengacu pada best practice dan UCP dalam menangani transaksi L/C
  5. Memberlakukan aturan kewenangan yang berjenjang dalam memutus fasilitas L/C ekspor.

Solusi
Sistem dan prosedur pengamanan transaksi L/C, khususnya di bank-bank BUMN, termasuk Bank BNI, cukup baik karena telah dibangun dan disempurnakan selama bertahun-tahun, antara lain berdasarkan pengalaman- pengalaman pahit masa lampau.
Akan tetapi, sistem pengamanan yang baik saja tidak cukup. Masih diperlukan sikap dari para petugasnya. Sekalipun sistem pengamanan sudah demikian baik, tetapi apabila para petugas bank sengaja melanggar sistem dan prosedur dengan tujuan yang tidak baik, bank akan kebobolan juga.
Bank selalu dihadapkan pada pilihan dilematis antara pengamanan dan pelayanan kepada nasabah. Pengamanan yang terlalu ketat akan menghasilkan pelayanan yang mengecewakan nasabah.
Sebaliknya, pelayanan yang dirasakan sangat memuaskan nasabah akan mengorbankan sistem pengamanan. Menghadapi dilema ini, bank harus bijak dan mampu membangun prosedur kerja yang tetap dapat menjamin keamanan, namun pelayanan bank memuaskan bagi nasabah.
Dari penelitian, ternyata transaksi dalam kasus Bank BNI ini merupakan transaksi bermasalah dengan indikasi transaksi tersebut dilakukan tanpa mengikuti ketentuan intern Bank BNI. Transaksi L/C kedua grup usaha yang menjadi beneficiary telah dinegosiasikan oleh Bank BNI Kebayoran Baru dengan diskonto tanpa didahului adanya akseptasi dari bank penerbit.
Di samping itu, dokumen-dokumen L/C mengandung penyimpangan dan negosiasi L/C dilakukan tanpa kelengkapan dokumen.
Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh kantor besar Bank BNI, para eksportir, yaitu perusahaan-perusahaan yang termasuk Gramarindo Group dan Petindo Group ternyata telah melakukan ekspor fiktif.
Hal ini terungkap antara lain dari hasil verifikasi kepada Pejabat Bea Cukai cabang Belitung menyangkut Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Gramarindo Group, Pejabat Bea Cukai cabang Belitung menyatakan bahwa PEB tersebut palsu.
Sementara itu pula, penyelesaian pembayaran hasil transaksi ekspor (proceed) dari beberapa slip L/C tersebut yang telah dinegosiasikan dilakukan bukan oleh bank pembuka L/C (issuing bank), melainkan dilakukan oleh para eksportir sendiri dengan cara melakukan penyetoran atau melalui pendebetan rekening para eksportir tersebut.
Sebagaimana diketahui, atas laporan kantor besar Bank BNI pada tanggal 30 September 2003, pihak kepolisian telah menahan pegawai Bank BNI Kebayoran Baru yang terlibat, yaitu Koesadiyuwono (mantan pemimpin cabang Bank BNI Kebayoran Baru) dan Edi Santoso (mantan Customer Service Manager Luar Negeri cabang Bank BNI Kebayoran Baru).

kasus L/C pada Perusahaan Bank BNI

A. Profil Singkat Bank BNI

Bank BNI didirikan pada tahun 1946. Perusahaan publik ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bank BNI merupakan bank terbesar nomor 3 di Indonesia setelah Bank Mandiri dan BCA dengan total aset pada tahun 2003 sebesar IDR. 131,49 triliun.

Latar Belakang  Kasus

Kasus pembobolan Bank BNI menjadi isu yang mengejutkan masyarakat Indonesia di akhir tahun 2003, dimana Bank BNI mengalami kerugian sebesar Rp 1,7 triliun yang diduga terjadi karena adanya transaksi ekspor fiktif melalui surat Letter of Credit (disingkat L/C). Kasus ini menjadi fenomenal karena selain merugikan keuangan Bank BNI tetapi juga berimbas pada keuangan negara secara makro. Awal terbongkarnya kasus menghebohkan ini tatkala BNI melakukan audit internal pada bulan Agustus 2003. Dari audit itu diketahui bahwa ada posisi euro yang gila-gilaan besarnya, senilai 52 juta euro. Pergerakan posisi euro dalam jumlah besar mencurigakan karena peredaran euro di Indonesia terbatas dan kinerja euro yang sedang baik pada saat itu. Dari audit akhirnya diketahui ada pembukaan L/C yang amat besar dan negara bakal rugi lebih satu triliun rupiah.

Penjelasan mengenai L/C fiktif BNI tersebut adalah sebagai berikut :

  • Waktu kejadian : Juli 2002 s/d Agustus 2003
  •  Opening Bank : Rosbank Switzerland, Dubai Bank Kenya Ltd, The Wall Street Banking Corp, dan Middle East Bank Kenya Ltd.
  • Total Nilai L/C : USD.166,79 juta & EUR 56,77 juta atau sekitar Rp. 1,7 trilyun
  • Beneficiary/Penerima L/C : 11 perusahaan dibawah Gramarindo Group dan 2 perusahaan dibawah Petindo Group
  • Barang Ekspor : Pasir Kuarsa dan Minyak Residu
  • Tujuan Ekspor : Congo dan Kenya
  •  Skim : Usance L/C

Kronologi  kasus:

  1. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru menerima 156 buah L/C dengan Issuing Bank : Rosbank Switzerland, Dubai Bank Kenya Ltd, The Wall Street Banking Corp, dan Middle East Bank Kenya Ltd. Oleh karena BNI belum mempunyai hubungan koresponden langsung dengan sebagian bank tersebut di atas, mereka memakai bank mediator yaitu American Express Bank dan Standard Chartered Bank.
  2. Beneficiary mengajukan permohonan diskonto wesel ekspor berjangka (kredit ekspor) atas L/C-L/C tersebut di atas kepada BNI dan disetujui oleh pihak BNI. Gramarindo Group menerima Rp 1,6 trilyun dan Petindo Group menerima Rp 105 milyar.
  3. Setelah beberapa tagihan tersebut jatuh tempo, Opening Bank tidak bisa membayar kepada BNI dan nasabahpun tidak bisa mengembalikan hasil ekspor yang sudah dicairkan sebelumnya.
  4. Setelah diusut pihak kepolisian, ternyata kegiatan ekspor tersebut tidak pernah terjadi.
  5. Gramarindo Group telah mengembalikan sebesar Rp 542 milyar, sisanya (Rp 1.2 trilyun) merupakan potensi kerugian BNI.

Dalam menanggapi kasus ini manajemen Bank BNI mengatakan bahwa tidak ada ekspor fiktif dan belum ada kerugian, tetapi yang ada hanya potensi kerugian (potential losses).  Pertanyaannya adalah apakah mungkin kerugian sebesar itu terjadi tanpa ekspor fiktif ? Minimnya informasi mengenai sistem pembayaran perdagangan internasional melalui letter of credit (L/C) menimbulkan semakin banyaknya pertanyaan mengenai kasus pembobolan Bank BNI.

Landasan Teori

Dalam perdagangan internasional, sistem pembayaran dengan menggunakan Letter of Credit (atau disingkat L/C) adalah sistim yang paling baik dan fair baik bagi eksportir maupun importir. L/C merupakan sistem yang paling lazim digunakan para eksportir dan importir karena dalam pelaksanaan L/C, semua pihak, termasuk bank, hanya berurusan dengan dokumen, bukan dengan barang, jasa, atau pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan dokumen bersangkutan. Dengan menggunakan L/C para pihak mendapatkan perlakuan fair, karena kepemilikan atas barang yang diperdagangkan baru dapat berpindah tangan jika semua pihak telah memenuhi kewajibannya.

  • Definisi-Definisi dalam Transaksi Letter of Credit Pada umumnya L/C digunakan untuk membiayai penjualan barang/jasa jarak jauh antara eksportir dan importir.

Definisi L/C menurut CFG Sunaryati Hartono : “Secara harfiah L/C dapat diterjemahkan sebagai Surat Hutang atau Surat Piutang atau Surat Tagihan, tetapi sebenarnya L/C lebih merupakan janji akan dilakukan pembayaran,apabila dan setelah terpenuhi syarat-syarat” Bank Indonesia memberikan definisi mengenai L/C sbb : “Letter of Credit adalah janji dari issuing bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi Letter of Credit tersebut” Sedangkan menurut Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, ICC Publication No. 500 tahun 1993 (UCP 500),

Definisi L/C adalah : “Setiap perjanjian, apapun namanya atau maksudnya, dimana suatu bank (Issuing Bank atau bank penerbit) bertindak atas permintaan dan instruksi seorang nasabah (Applicant/pembuka) atau atas namanya sendiri, untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau kuasanya (orang yang ditunjuk oleh beneficiary/penerima L/C) atau memberikan kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran, atau untuk mengaksep dan membayar bill of exchange/wesel, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi atas penyerahan dokumen-dokumen yang ditetapkan, asalkan memenuhi persyaratan dan kondisi L/C”

Berikut ini diuraikan definisi istilah-istilah dalam kaitannya dengan transaksi ekspor dan impor menggunakan L/C :

  1. Applicant atau Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penerbitan/pembukaan L/C applicant biasanya adalah importer
  2. Issuing Bank/Opening Bank atau Bank Penerbit adalah bank yang diminta oleh applicant untuk menerbitkan L/C
  3. Advising Bankatau Bank Penerus adalah bank koresponden dari Issuing Bank yang diminta untuk meneruskan L/C kepada eksportir
  4. Negotiating Bank atau Bank Penegosiasi adalah bank yang diberi kuasa oleh Issuing Bank untuk membayar sejumlah uang kepada beneficiary, sepanjang beneficiary telah menyerahkan dokumen-dokumen ekspor yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C
  5. Benefiary atau Penerima adalah pihak yang menerima L/C dan biasanya juga adalah eksportir.
  6. Confirming Bank adalah bank yang ditunjuk oleh Issuing Bank untuk melakukan pembayaran dalam hal Issuing Bank cidera janji tidak melakukan pembayaran, sepanjang syarat dan kondisi L/C telah terpenuhi.
  7. Sight L/C adalah L/C yang mensyaratkan pembayaran atas unjuk, dimana kewajiban bank untuk melakukan pembayaran adalah pada saat dokumen-dokumen diajukan kepadanya.
  8. Usance L/C mensyaratkan pembayaran berjangka, dimana bank berkewajiban untuk membayar pada waktu tertentu pada masa yang akan datang, misalnya : 180 hari setelah tanggal B/L.
  9. Negosiasi adalah pembelian dokumen oleh Negotiating Bank disertai pembayaran kepada beneficiary.
  • Pelanggaran/Penyimpangan yang Terjadi

Berikut ini adalah analisa mengenai kemungkinan adanya pelanggaran dalam penanganan transaksi L/C tersebut di Bank BNI :

1. Pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Perundang-undangan Lainnya

Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank (prudential banking practice) Bank Indonesia telah membuat ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yaitu 20 % dari modal disetor bank. Modal disetor BNI per 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp 7.042 milyar, sehingga dengan demikian BMPK untuk kelompok Gramarindo dan Petindo adalah Rp 1,4 trilyun (20% modal disetor). Nilai L/C yang diberikan kepada Gramarindo transaksi sebesar Rp. 1,7 triliun jelas merupakan pelanggaran karena pada dasarnya dapat digolongkan dalam fasilitas pemberian kredit, terutama ketika fasilitas negosiasi tersebut efektif menjadi kredit karena tidak bisa dibayar oleh Issuing Bank.

Diduga telah terjadi tindak pidana pemalsuan terhadap L/C dan dokumen ekspor (B/L), karena dari informasi yang ada, ternyata tidak pernah terjadi realisasi ekspor dan pengapalan barang ke Kenya dan Kongo.

Disamping itu, berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah diputuskan terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang no 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi dan UU Nomor 15 Tahun 2002 Pasal 6 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Pelanggaran terhadap aturan internal Bank

Semua bank, tak terkecuali Bank BNI pasti sudah mempunyai aturan baku dalam menangani transaksi L/C, sehingga apabila semua aturan yang ada dilaksanakan niscaya kasus seperti Bank BNI tidak akan terjadi.

Untuk lebih memberikan gambaran yang rinci, akan dianalisa kemungkinan pelanggaran pada setiap tahapan pemrosesan L/C sbb :

a. Pada saat meneruskan L/C

Dalam pengamatan penulis, dari nama-nama Issuing Bank sebagaimana disebutkan, tidak terdapat dalam daftar nama-nama bank yang ada di Bankers Almanac atau setidak-tidaknya tidak cukup terkenal, untuk tidak mengatakan bahwa nama-nama bank itu hanya fiktif.

Dalam praktek perbankan pada umumnya, kalau Issuing Bank tersebut bukan korespnden, tentunya pada saat L/C diterima mestinya tidak bisa diproses, karena tidak bisa dilakukan otentikasi atas kebenaran dan keabsahan L/C dimaksud, terlebih lagi kalau ternyata L/C itu diterbitkan oleh bank fiktif, jelas bank tidak boleh melakukan proses selanjutnya.

Dalam UCP 500 pasal 7 disebutkan bahwa dalam hal advising bank memutuskan untuk meneruskan L/C maka harus mengambil langkah-langkah yang benar dalam memeriksa keabsahan L/C yang diteruskannya. Dan apabila bank tersebut memutuskan tidak meneruskan, maka ia harus memberitahukan kepada Issuing Bank.

Pasal 7 lebih lanjut mengatur bahwa apabila tidak bisa memastikan keabsahan L/C, Advising Bank pada kesempatan pertama harus memberitahukan kepada Issuing Bank dan apabila Advising Bank memilih untuk meneruskan L/C tersebut, maka ia harus memberitahukan kepada Beneficiary bahwa ia tidak dapat memastikan keabsahan L/C tersebut.

Ada beberapa kemungkinan atas lolosnya L/C dari bank-bank tersebut :

  • L/C tersebut memang benar-benar asli dan otentik, dalam arti nama bank memang ada dan Bank BNI dapat melakukan otentikasi atas keabsahan L/C dimaksud.
  • L/C tersebuut asli tapi palsu, dalam artian bukan diterbitkan oleh bank-bank tersebut,tapi dibuat seolah-olah diterbitkan oleh bank-bank tersebut dan dengan bantuan oknum-oknum yang ada di Bank BNI dapat diotentikasi dengan menggunakan sandi otentikasi dari bank-bank tersebut dengan cara-cara illegal.
  • L/C memang tidak di-otentikasi sama sekali oleh Bank BNI
  •  Satu hal yang juga sudah menjadi praktek standard yang dilakukan oleh bank-bank diseluruh dunia dan itu mungkin tidak dilakukan dalam kasus Bank BNI, adalah bahwa untuk nilai transaksi yang cukup besar biasanya dimintakan klarifikasi ulang kepada Issuing Bank untuk memastikan keabsahan dari L/C.

Pada saat proses negosiasi (diskonto usance L/C)

Sebelum melakukan negosiasi, bank biasanya melakukan rating terhadap resiko bank korespondennya dan kemudian dibuatkan commercial line. Ada atau tidaknya commercial line, dijadikan dasar pertimbangan untuk menegosiasi atau tidak. Artinya bahwa jika tidak ada commercial line, maka Bank dapat memutuskan untuk menolak negosiasi.

Pada saat dokumen ekspor diajukan kepada bank, maka bank akan memeriksa untuk meyakini bahwa semua syarat dan kondisi L/C telah terpenuhi.

Dalam memeriksa dokumen bank tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi dokumen, sebagaimana diatur dalam UCP pasal 4 : dalam pelaksanaan L/C, bank hanya berurusan dengan dokumen-dokumen dan bukan dengan barang-barang, jasa-jasa dan atau pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.

Meskipun UCP pasal 4 mengatur demikian, bukan berarti bank tidak berhak mengecek apakah memang barang telah benar-benar dimuat di atss kapal, sehingga bisa diterbitkannya Bill of Lading.

Dalam kasus BNI, seharusnya karena nilai dokumennya sangat besar, maka bank harus meyakini bahwa barang memang benar-benar telah dimuat diatas kapal dengan mengklarifikasi kepada perusahaan pelayaran atau dengan memeriksa secara langsung di pelabuhan muat.

Setelah dokumen diperiksa lengkap dan sesuai dengan L/C, maka dalam kasus Bank BNI dimana L/C mensyaratkan pembayaran berjangka, maka tahap selanjutnya adalah memintakan akseptasi kepada Issuing Bank dan apabila sudah ada akseptasi maka baru bisa dilaksanakan negosiasi.

  • Penanganan Pasca Negosiasi (Diskonto Usance L/C) Permasalahan di Bank BNI adalah bahwa setelah jatuh tempo, ternyata pihak Issuing Bank wan prestasi atau tidak bisa membayar tagihan wesel ekspor Usance. Sudah menjadi praktek umum di dunia perbankan, apabila terdapat tagihan wesel yang tidak dibayar oleh Issuing Bank, maka Negotiating Bank harus mengusahakan agar outstanding tagihan tersebut segera dibayar dan agar tidak terjadi akumulasi tagihan wesel yang tidak terbayar, maka bank seharusnya untuk sementara berhenti memberikan fasilitas negosiasi sampai semua tagihan weselnya dilunasi oleh Issuing Bank. Disamping itu pada saat memberikan fasilitas negosiasi, bank biasanya mensyaratkan kepada beneficiary untuk menyerahkan semacam surat jaminan yang dimana jika ternyata wesel ekspornya tidak dibayar oleh bank di luar negeri, negotiating bank dapat menarik kembali dari beneficiary atau sering disebut dengan hak regres.

Hak regres adalah hak yang dimiliki oleh Negotiating Bank atas L/C yang tidak di-konfirm, untuk L/C yang di-konfirm Negotiating Bank tidak mempunyai hak regres (pasal 9.iv UCP 500) Jadi dalam praktek, sebelum melakukan negosiasi bank akan meminta terlebih dahulu surat jaminan yang nantinya akan digunakan oleh Negotiating Bank untuk meng-eksekusi hak regresnya. Bank juga harus meyakini bahwa pada saat hak regres itu akan dieksekusi, maka rekening nasabah masih tersedia cukup dana.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran prosedur dalam menangani transaksi L/C tersebut di atas sejak dari tahap awal penerusan L/C sampai dengan L/C itu kemudian direalisir dan terjadi negosiasi.

Pelanggaran tersebut kemudian berlanjut hingga saat fasilitas negosiasi menjadi bermasalah karena tidak dibayar oleh Issuing Bank, dimana kemungkinan Bank BNI kurang cepat dalam melakukan tindakan-tindakan pengamanan atas fasilitas yang telah diberikan kepada nasabahnya.

  • Pelanggaran terhadap UCP 500

Dalam kasus Bank BNI, pihak yang wan prestasi adalah Issuing Bank. Dengan asumsi bahwa nama-nama bank yang disebutkan sebelumnya adalah benar, maka Issuing Bank dimaksud telah melanggar pasal 9.a.iii, UCP 500 yang antara lain berbunyi : Suatu irrevocable L/C merupakan jaminan yang pasti dari Issuing Bank asalkan dokumen-dokumen yang diminta diserahkan kepada Bank yang ditunjuk Negotiating Bank dan sesuai dengan syarat dan kondisi L/C, untuk :

(i) apabila L/C mensyaratkan pembayaran atas unjuk (sight) В– untuk membayar atas unjuk;

(ii) apabila L/C mensyaratkan pembayaran kemudian (defferred payment) В– untuk membayar pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan sesuai dengan yang disyaratkan L/C tersebut;

(iii) apabila L/C mensyaratkan akseptasi :

(a). oleh Issuing Bank В– untuk mengaksep wesel yang ditarik olehbeneficiary pada Issuing Bank dan membayarnya pada saat jatuh tempo

(b). Oleh bank tertarik lainnya untuk mengaksep dan membayar pada saat jatuh tempo wesel yang ditarik oleh beneficiary pada Issuing Bank dalam hal bank tertarik yang ditunjuk dalam L/C tidak mengaksep wesel yang ditarik atas bank tersebut, atau membayar wesel yang telah diaksep tetapi tidak dibayar oleh bank tertarik tersebut pada saat jatuh tempo.

  • Penyimpangan terhadap Kebiasaan dan Best Practice di dunia perbankan

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan telah terjadi penyimpangan terhadap Kebiasaan dan Best Practice di dunia perbankan sbb:

- Tidak dilakukan assessment resiko terhadap Issuing Bank (Commercial Line)

- Tidak dimintakan konfirmasi dari First Class International Bank, padahal untuk yang L/C berasal dari high risk country dan nilainya sangat besar lazimnya di-konfirm.

- Tidak dilakukan assessment terhadap nasabah penerima fasilitas (Gramarindo & Petindo), dengan analisa 5C (Character, Capability, Capital, Collateral & Condition) dan Trade Line

- Tidak ada pemisahan fungsi manajemen risiko dan fungsi marketing karena semua keputusan dilakukan oleh satu pejabat yakni Kepala Cabang atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Cabang, tanpa adanya review dari sisi Risk Manajemen

  • Pelanggaran terhadap Etika

Pegawai Bank BNI Kebayoran Baru lainnya tidak melaporkan adanya indikasi pelanggaran prosedur diskonto L/C kepada unit yang berwenang, sehingga potensi kerugian Bank BNI menjadi semakin besar.

  • Vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Sehubungan dengan persidangan kasus L/C fiktif Bank BNI, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis sebagai berikut :

Vonis terhadap pelaku internal BNI :

No Nama Jabatan Vonis PN

1. Edi Santosa Kabid Pelayanan luar negeri BNI Cab. Kebayoran Baru Penjara Seumur hidup

2. Kusadiyuwono Kepala Cab. BNI Kebayoran Baru Penjara 16 tahun

Vonis terhadap pelaku nasabah BNI :

No Nama Jabatan Vonis PN

1. Olah Abdullah Agam Direktur PT Gramarindo Legal Indonesia 15 tahun penjara potong masa tahanan & denda Rp300 juta

2. Aprilla Widharta Direktur Pan Kifros 15 tahun penjara potong masa tahanan & denda Rp200 juta

3. Adrian P. Lumowa Direktur Magnetique Esa Indonesia 15 tahun penjara potong masa tahanan & denda Rp400 juta

4. Titik Pristiwanti Direktur Binekatama Pasific 8 tahun penjara & denda Rp300 juta

5. Richard Kuontul Direktur Netrantara 10 tahun penjara & denda Rp150 juta

  • Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahsan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus L/C fiktif BNI tersebut, diduga telah terjadi pelanggaran dan penyimpangan terhadap 3 aspek sbb :

1. Ekonomi >> Berpotensi merugikan BNI sebesar Rp 1,2 trilyun, karena dari total nilai transaksi L/C, sebesar Rp. 0,5 trilyun telah dikembalikan oleh nasabah.

2. Hukum >> Telah terjadi pelanggaran/penyimpangan terhadap :

- Aturan Internal BNI

- Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP)

- Kebiasaan dan Best Practice di dunia perbankan

- Peraturan BI, UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang

- Telah terjadi tindak pidana pemalsuan terhadap L/C dan dokumen ekspor (B/L)

3. Etika

Pegawai Bank BNI Cabang Kebayoran Baru lainnya tidak melaporkan adanya indikasi pelanggaran prosedur diskonto L/C kepada unit yang berwenang di BNI.

  • Saran untuk tidak terulang kembali di Bank BNI pada masa-masa yang akan datang, sbb :

1. Menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten.

2. Memperketat internal control.

3. Melakukan pemisahan fungsi risk manajemen dan fungsi marketing.

4. Selalu mengacu pada best practice dan UCP dalam menangani transaksi L/C.

5. Memberlakukan aturan kewenangan yang berjenjang dalam memutus fasilitas L/C ekspor.

Transaksi Internasional

  1. Pengertian Perdagangan Internasional.

Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela yang dilakukan antar Negara yang satu dengan yang lain melalui ekspor-import. Itulah difinisi perdagangan internasional.

  • Motif Perdagangan Internasional.

Penduduk suatu Negara melakukan perdagangan internasional dengan penduduk lain didorong adanya motif berdagang. Motif berdagang tersebut yaitu memanfaatkan/keuntungan tambahan yang diperoleh dari perdagangan internasional tersebut, yang dikenal dengan istilah “ gains from trade “.

Alasan negara melakukan perdagangan internasional.

  1. Masalah mobilitas faktor produksi. Faktor produksi terdiri dari tanah (land), tenaga kerja (labour), barang modal (capital) dan manajerial atau keterampilan (skill).
  2. Monilitas mengandung arti suatu pergerakan, sehingga yang dimaksud disini adalah pergerakan faktor produksi dari suatu negara kenegara lain. namun pada kenyataannya tidak semua faktor produksi dapat mobil secara internasional. Menurut Adam Smith, labour merupakan faktor produksi yang paling mobil.
    masalah perbedaan sistem moneter. Setiap negara memiliki mata uang sendiri. Adanya perbedaan mata uang dari setiap negara, perbedaan kebijakan ekonomi moneter, pada gilirannya mempengaruhi sistem lalu lintas pembayaran internasional dan sistem lalu lintas modal.
  3. masalah batas-batas negara yang berdaulat. Adanya batas-batas dari suatu negara dengan negara yang lain yang berdaulat menyebabkan perbedaan politik dalam perdagangan misalnya perlindungan tarif terhadap produk hasil industri didalam negero, larangan impor, quota dan blok perdagangan. Adanya kedaulatan mengakibatkan bea masuk (impor duty) dari suatu negara tidak sama dengan bea impor dari negara lain.
  4. Masalah transport cost. Ongkos angkut dari pabrik kepasar atau kepelabuhan meninggikan harga asal pabrik. Ongkos pengangkutan barang ekspor harus dimasukkan dalam perhitungan biaya agar harga yang diperoleh untuk komoditi ekspor tersebut tepat.
  • Fungsi Perdagangan Internasional.

a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu Negara ( fungsi utama ).

b. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat atau belum mampu diproduksi di dalam suatu Negara.

c. Menyebarluaskan barang dan jasa dari suatu Negara ke Negara lain.

d. Meningkatkan pendapatan Negara.

e. Memperluas penggunaaan teknologi antar Negara.

  • Timbulnya Perdagangan Internasional.

Perdagangan internasional dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi guna mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan (barang/jasa). Pemenuhan kebutuhan yang tidak mungkin diselenggarakan oleh Negara yang bersangkutan sudah barang tentu dilakukan dengan mendatangkan dari Negara lain. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa timbulnya perdagangan internasional terutama disebabkan oleh adanya :

a. Perbedaan sumber-sumber produksi.

à Sumber produksi dalam hal ini berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam atau bahan baku lain yang mampu diproduksi dan dihasilkan oleh suatu Negara misalnya :

- Minyak dan gas

- Pertanian, Perikanan, ternak, dan hutan

- Bahan pertambangan

- Bahan dasar lain

b. Perbedaan dalam system distribusi.

à Pendistribusian suatu barang dalam suatu Negara juga akan menimbulkan perdangan antar negara. Apabila antara produksen dan konsumen yang letaknya jauh maka, waktu yang dicapai juga akan lama, maka besar kemungkinan masyarajat yang terletak berdekatan dengan Negara lain akan memanfaatkan perbatasan tersebut untuk mendapatkan kebutuhannya, sehingga terjadilah perdagangan.

- Perbatasan Indonesia dengan Negara Malaysia

- Perbatasan Indonesia dengan Negara Brunei Darusalam

- Perbatasan Indonesia dengan Negara Singapura

- Perbatasan Indonesia dengan Negara Papua Nugini

- Perbatasan Indonesia dengan Negara Timor Leste

c. Perbedaan dalam pola konsumsi suatu Negara.

à Sesuai dengan kondisi wilayah suatu Negara yang berbeda secara geografis,kebudayaan, dan adapt istiadat, maka pola konsumsi kebutuhan masyarakat suatu Negara akan berbeda. Sehingga adakalanya barang di Negara satu dengan yang lain tidak sama jumlah dan jenisnya. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka mereka melakukan perdagangan.

  • Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Perdagangan Interrnasional.

a. Terwujudnya suatu kemakmuran bagi masyarakat ( factor pendorong utama ).

b. Memenuhi kebutuhan (barang/jasa) yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri maupun melalui kegiatan impor.

c. Menyebarluaskan dan mengembangkan penggunaan teknologi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi.

d. Memperoleh dan mengembangkan penggunaan teknologi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi.

e. Memperoleh manfaat yang ditimbulkan oleh adanya spesialisasi.

  • Manfaat Perdagangan Internasional.

a. Meningkatkan pendapatan Negara, hal ini ditujukan dengan semakin bertambahnya penerimaan devisa umum, yaitu devisa yang diperoleh dari hasil ekspor (manfaat utama).

b. Dapat mencukupi kebutuhan barang/jasa yang tidak dapat tau belum mampu diproduksi di dalam negeri.

c. Memperlancar kegiatan ekspor dan membantu impor barang-barang yang dibutuhkan industri dalam negeri.

d. Meningkatkan industri dalam negeri.

e. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

f. Mendorong pertumbuhan/perkembangan dunia usaha.

g. Mendorong adanya hubungan ekonomi secara timbal balik.

  • Macam-macam Perdagangan Internasional.

a. Perdagangn bilateral : adalah perdagangn yang dilakukan antar dua Negara.

Misal : Perdagangan yang dilakukan anatara Indonesia dengan Singapura.

b. Perdagangan regional : adalah perdagangan yang dilakukan dalam atu kawasan tertentu.

Misal : Perdagangan dalam ASEAN.

c. Perdagangan antar-regional : adalah perdagangan yang dilakukan antar satu kawasan tertentu dengan kawasan lainnya.

Misal : ASEAN dengan MEE.

  1. Perdagangan multilateral : adalah perdagangan yang dilakukan oleh banyak Negara.
  • Kebijakan-Kebijakan Perdagangan Internasional.

Seperti dalam penjelasan mengenai makna dasar dari ekonomi internasional, yaitu tentang hubungan ekonomi antar negara, maka pembahasan hubungan ini tidak bisa dilepaskan dari pembahasan kebijakan ekonomi luar negeri atau ekonomi internasional suatu negara. Kebijakan ekonomi internasional suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap pola interaksi yang dilakukan dalam menjalankan hubungan ekononi dengan negara lain.

Kebijakan ekonomi internasional suatu negara dapat kita amati dari dua sisi utama:

a. Pertama kita bisa mengamati dari sisi yang mendasar yaitu sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional terutama dalam bidang ekonomi. Dalam bahasannya, poin ini lebih bersifat politis karena penuh dengan muatan-muatan kepentingan yang kadangkala tidak bersifat ekonomi, misalnya melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain untuk mendekati atau untuk kepentingan politik tertentu.

b. kedua lebih bersifat praktis yaitu membahas kebijakan ekonomi internasional suatu negara dengan menggunakan unsur dalam ilmu ekonomi sebagai alat analisanya. Pada sisi inilah kita akan lebih menfokuskan pembahasan tentang kebijakan ekonomi internasional suatu negara.

Selanjutnya dari beberapa kebijakan ekonomi internasional yang diterapkan oleh berbagai negara maka kita dapat melihat bagaimana sebenarnya pola dalam perdagangan internasional yang dilakukan oleh banyak negara. Dalam bahasan ini kita bisa melihat sejarah perkembangan perdagangan internasional sejak lahirnya merkantilisme yang kemudian terbagi menjadi dua pandangan yaitu pandangan Bullionist dan Merkantilisme Murni.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka kita juga akan mempelajari alasan suatu negara melakukan perdagangan internasional. Kegiatan ekonomi internasional dapat dilihat dari 2 sudut pandang yaitu :

  1. 1.      Teori Murni Perdagangan Internasional

Teori murni digunakan sebagai dasar untuk melihat keseimbangan barang dagangan dan harga sedangkan teori moneter digunakan untuk melihat mekanisme dari neraca pembayaran, penentuan kurs devisa, mata uang yang berhubungan dengan kegiatan bisnis.

  1. 2.      Teori Moneter untuk Perdagangan Internasional.

Selanjutnya sebagai pelengkap maka kita akan melakukan pembahasan tentang teori dan mekanisme yang berkembang dalam Foreign Direct Investment (FDI). Hal ini penting karena salah satu mekanisme yang terjadi dalam ekonomi internasional adalah mekanisme investasi langsung atau FDI dengan segala permasalahan dan alasannya.

Kebijakan Ekonomi Internasional Suatu Negara Terdapat dua tinjauan kebijakan ekonomi internasional, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit.

a. Kebijakan ekonomi internasional dalam arti luas meliputi semua kegiatan ekonomi pemerintah suatu negara yang secara langsung maupun tidak langung mempengaruhi komposisi, arah dan kegiatan ekspor impor barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Karena itu, sekalipun suatu kebihakan ditujukan untuk mengatasi pemasalahan dalam negeri, tapi bila secara langsung atau tidak langusng berpengaruh terhadap ekspor dan impor maka dapat dimasukkan dalam kebijakan ekonomi internasional.

b. Kebijakan ekonomi internasional dalam arti sempit yaitu hanya meliputi kebijakan yang langsung mempengaruhi ekspor dan impor. Kebijakann internasional dalam arti sempit ini berkaitan dnegan ekspor barang dan jasa, oleh karena itu cakupannya sangat luas mengingat bantaknya barang atau jasa yang diekspor maupun diimpor, mulai dari barang konsumsi, produksi sampai pada tenaga kerja.

Selanjutnya, setelah memahami arti kebijakan ekonomi internasional suatu negara, selanjutnya kita mempelajari tentang tujuan dari kebijakan ekonomi internasional tersebut. Besar kecilnya peran kebijakan ekonomi internasional suatu negara dapat kita lihat dalam beberapa indikator:

- Prosentasi besarnya sumbangan ekspor dan impor sebagai bagian dari GDP
besarnya pengaruh harga barang di luar negeri terhadap harga barang di dalam negeri terutama berkaitan dengan kurs mata uang besar kecilnya peranan modal asing, baik yang berupa investasi maupun yang berupa pinjaman terhadap investasi secara keseluruhan baik melalui badan pemerintah maupun swasta.

- Besar kecilnya international demonstration effect atau pengaruh pola hidup atau budaya asing terhadap pola hidup didalam negeri. Hal ini berkaitan dengan ketergantungan suatu negara terhadap negara lain.

Pokok-pokok tujuan kebijakan ekonomi internasional yaitu :

a. meningkatkan ekspor agar penerimaan devisa negara semakin besar.

b. menstabilkan perkembangan ekspor, karena penetapan ekspor menentukan pembangunan ekonomi suatu negara dalam artian stabilitas penghasilan ekspor maupun kecepatan pertumbuhannya sangat penting. Usaha yang dilakukan adalah :

Menambah jumlah dan jenis barang yang diekspor sehingga bila satu atau beberapa jenis barang pasarannya sedang lesu atau mengalami saingan baru, maka dapat diganti dengan jenis barang uang lain.

Merubah struktur barang ekspor dari bahan-bahan mentah dan hasil pertanian yang suply-nya in-elastis, mudah tergantung pada musim dan posisinya makin lemah, ke barang-barang industri yang produksinya mudah diatur.

Memperbaiki kelemahan dibidang transportasi sehingga sistem penentuan harga tidak lagi berdasarkan hitungan FOB (free on board), dalam artian menghitung harga jual hanya sampai pemuatan barang dikapal, tetapi mampu menjual atas perhitungan harga CIF (cost insurance and freight). Artinya kita menghitung harga termasuk ongkos angkutan dan biaya asuransi ke tempat importir berusaha memperluas spread effect (efek penyebaran) barang-barang ekspor, yaitu berusaha memperluas mata rantai produksi kebelakang maupun kedepan. Maksudnya mencari barang-barang yang mempunyai keterkaitan secara horizontal maupun vertikal dengan jenis usaha yang lain.

Berusaha mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap luar negeri. Hal ini sangat sulit karena setiap negara menjadi semakin terbuka terhadap proses globalisasi yang semakin cepat.

a. Pengertian kebijakan perdagangan internasional.

Kebijakan perdagangan internasional adalah keseluruhan tindakan pemerintah suatu Negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negaranya dengan melalui kegiatan yang mendorong ekspor dan mengatur/mengendalikan impor. Keseluruhan tindakan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan memperoleh komposisi, arah serta bentuk dari perdagangan dan pembayaran inernasional.

b. Macam-macam kebijakan perdagangn internasional

1. Politik proteksi.

Proteksi berarti perlindungan khusus di bidang ekonomi, perlindungan ini diberikan oleh pemerintah kepada produsen dalam negeri terhadap sainganya dari luar negeri. Proteksi ini diberikan terutama kepada produk industri yang masih kurang efisien dan industri baru dengan tujuan dapat bersaing setelah berproduksi beberapa waktu.

Tujuan politik proteksi :

a. Melindungi industri dalam negeri agar mampu tumbuh dan berkembng sehingga mampu bersaing dengan industri sejenis dari luar negeri.

b. Dapat mengurangi penggangguran dalam negeri.

c. Melindungi produk dalam negeri.

d. Anti dumping.

Tugas1 Akuntansi Internasional

Nama               : Silpia Navita Sari

Mata Kuliah    : Akuntansi Internasional

Kelas               : 4 EB 13

TUGAS 1 AKUNTANSI INTERNASIONAL

Data  9 Maret 2012 / 11:14 WIB

Negara Mata Uang Singkatan Kurs jual Kurs Beli
Australia dolar AUD 9.894,60 9.591,60
Jepang Yen YPJ 113,99 109,83
Denmark Kroner Denmark DKK 1.668,95 1.605,95
Inggris Poundsterling GBP 14.700,20 14.249,20
Singapura dolar SGD 7.305,80 7.285,80

1.      Nona Sasya mendapat kiriman uang dari pamannya yang bekerja di Amerika Serikat sebesar US$1.000 dan kiriman kakaknya yang bekerja di Jepang sebesar ¥5.000. Kurs jual US$1 = Rp7.200,00 dan ¥1 = Rp240,00;  sedangkan kurs beli US$1  =  Rp7.000,00   dan ¥1  =  Rp250,00. Berapa  rupiah uang  yang akan diterima Nona Sasya?

Jawab : :

Uang dari paman US$ 1.000 x Rp 7.000 = Rp 7.000.000

Uang dari kakak ¥ 5.000 x Rp 250 = Rp 1.250.000

Sehingga total yang dimiliki oleh Nona Sasya adalah Rp 8.250.000

2.      Jika Tuan Rudolfo memiliki uang rupiah sebesar Rp10.080.000,00, kemudian ia ingin menukarkannya dengan lima mata uang yang saudara pilih, berapa yang akan ia peroleh?

Jawab

AUD = Rp 2.016.000 : 9.894,60 = 203,767

YPJ    = Rp 2.016.000 : 113,99 = 17685,76

DKK  = Rp 2.016.000 : 1.668,95 = 1207,94

 GBP   = Rp 2.016.000 : 14.700,20 = 137,14

 SGB   = Rp 2.016.000 : 7.305,80 = 275,94

3. Tn. Michael akan pergi ke lima negara (Disesuaikan dengan pemilihan mata uang negara masing-masing individu). Ia mempunyai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hari ini ia datang ke bursa valas untuk menukarkan uangnya (rupiah).

Pada saat itu kurs yang berlaku di bursa valas adalah sebagai berikut.

Kurs jual : Tergantung pemilihan mata uang masing-masing

Kurs Beli : Tergantung pemilihan mata uang masing-masing
Berapa yang diterima Tn. Michael dari bursa valas?

Pada saat itu kurs yang berlaku di bursa valas adalah sebagai berikut.
AUD      : Kurs Jual : 9.894,60 ; kurs beli : 9.591,60

 JPY        : Kurs Jual : 113,99    ; kurs beli : 109,83

 DKK      : Kurs Jual : 1.668,95; kurs beli : 1.605,95

 GBP       : Kurs Jual : 14.700,20; kurs beli : 14.249,20

 SGB       : Kurs Jual : 7.305,80; kurs beli :   7.285,80

Berapa yang diterima Tn. Michael dari bursa valas?
Jawab :

AUD      : Rp 40.000.000 : 9.894,60 = 4042,6

 JPY        : Rp 40.000.000 : 113,99     = 350907,97

 DKK      : Rp 40.000.000 : 1.668,95 = 2397,16

  GBP       : Rp 40.000.000 : 14.700,20 = 2721,05

  SGB       : Rp 40.000.000 :  7.305,80= 5475,10

4.      Sepulang dari lima negara tersebut, Tn. Michael memiliki sisa uang sebanyak 1000 untuk masing-masing mata uang. Ia datang lagi ke bursa valas untuk menukarkan uang dolarnya dengan uang rupiah. Pada saat itu kurs yang berlaku di bursa sebagai berikut.
Kurs jual : Tergantung pemilihan mata uang masing-masing

Kurs Beli : Tergantung pemilihan mata uang masing-masing
Berapa rupiah Tn. Michael akan menerima hasil penukaran di bursa valas tersebut?

AUD      : Rp 1000 x 9.591,60 = Rp  9.591.600

JPY        : Rp 1000 x 109,83 = Rp109.830

 DKK      : Rp 1000 x 1.605,95= Rp 1.605.950

  GBP       : Rp 1000 x 14.249,20= Rp 1.429.200

  SGB       : Rp 1000 x 7.285,80 = Rp 7.285.800

Jadi, total rupiah yang didapat Tn. Michael yaitu Rp 20.022.380

Catatan :

Tiap soal masing-masing menggunakan 5 Kurs Jual dan 5 Kurs Beli yang saudara pilih.

Perbandingan antara kurs jual dan kurs beli terhadap Rupiah

Kurs yang  berlaku Tanggal 9 Maret 2012

Negara Mata Uang Singkatan Satuan Nilai Jual Nilai beli Nilai tengah
Australia dolar AUD 1 9769.21 9670.39 9719.80
Jepang Yen YPJ 100 11229.51 11111.52 11170.52
Denmark Kroner Denmark DKK 1 1638.29 1621.64 1629.97
Inggris Poundsterling GBP 1 14527.60 14381.09 14454.35
Singapura dolar SGD 1 1629.97 7259.15 7296.78

Informasi Kurs Mata Uang Asing terhadap Rupiah

Data  Per 9 Maret 2012 / 11:14 WIB

Mata Uang   Kurs Jual   Kurs Beli
AUD (Australia) 9.894,60 9.591,60
JPY (Jepang) 113,99 109,83
DKK 1.668,95 1.605,95
GBP 14.700,20 14.249,20
SGD 7.305,80 7.285,80

Referensi : www.google.com

http://www.seputarforex.com/data/kurs_dollar_rupiah/

ibu tercinta

Ibu,
kala aku beranjak dewasa,
kala aku membutuhkan tempat bertanya,
kenapa Ibu pergi?

Ibu,
ibu tahu tidak kalau aku sedih?
ibu tahu tidak kalau aku takut?
tapi kenapa Ibu pergi?

Ibu,
bicara dong, kenapa cuma diam saja?
memang beban ini cuma milikku saja?

Ibu,
kalau memang begitu adanya,
doakan aku supaya kuat,
doakan aku supaya bijak
dan tidak terinjak-injak…

Dari putrimu
yang sangat menyayangi,
merindukan,
dan membutuhkanmu….

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.