Kronologi Dan Sejarah Regulasi Tentang Koperasi

A. Kronologi dan Sejarah Regulasi Koperasi Sebelum UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Kronologi dan sejarah regulasi tentang koperasi di Indonesia merupakan salah satu materi untuk memahami latar belakang keberadaan koperasi Indonesia untuk mengetahui pokok-pokok pikiran, pokok-poko perubahan dalam pengaturan, dan arah perkembangan koperasi Indonesia dengan segala kekhususan yang ada; baik kekhususan secara universal sebagai salah satu bentuk usaha yang ada di dunia.

  1. Staatsblad 431 Tahun 1915 Koperasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam kondisi dan situasi dari anggota masyarakat dimana koperasi itu berdiri dan mendapatkan tekanan-tekanan ekonomi di dalam kehidupan mereka. Dengan adanya tekanan tersebut orang-orang menjadi berusaha mencari jalan keluar dengan cara bekerja sama mempersatukan potensi-potensiyang mereka miliki ke dalam organisasi. Hal inilah yang menjadi dasar dari semua kegiatan usaha koperasi di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang merasa perlu untuk mengatur bentuk kerja sama tersebut walaupun dengan tergesa-gesa dan tidak memperhatikan karakteristik rakyat Hindia Belanda pada masa itu. Peraturan untuk perkumpulan operasi di Hindia Belanda tersebut tidak berlaku secara khusus untuk bangsa Eropa, Timur asing saja, melainkan diberlakukan juga kepada Pribumi.

Mengenai Ketentuan-Ketentuan dalam mendirikan Koperasi ditentukan sebagai berikut :

  1. Dibuat dalam ata notaries
  2. Akta pendirian dalam bahasa Belanda
  3. Bea Meterai 50 Gulden
  4. Mendapatkan surat persetujuan gubernur jenderal di Batavia
  5. Akta pendirian didaftaran di daerah hukum kedudukan koperasi
  6. Hak tanah menurut hukum Belanda
  7. Mengumuman dalam berita Negara
  8. Mengumumkan dalam surat kabar berbahasa melayu
  9. Mengumumkan dalam surat kabar Javasche Courant

2. Staatsblad No. 91 Tahun 1927 Pada tanggal 10 Juni 1920 dibentuklah Cooperatieve Commissie yang dipimpin oleh J.H. Boee dengan beberapa anggotanya yang berasal dari wakil Pemuda Pejuan Indonesia yang diberi tugas oleh Pemerintah Belanda untuk menyelidiki apakah koperasi berfaedah bagi rakyat Hindia Belanda dan dengan jalan bagaimana semangat koperasi itu dapat dikobarkan.

Atas pengaruh Politik Etnis di negara Belanda, enam tahun setelah menerima laporan tersebut pemerintah Belanda menanggapi positif laporan komisi tadi dan menerbitkan peraturan koperasiyang khusus untuk rakyat Hindia Belanda yaitu Reggeleing Indlansche Cooperatieve

3. Staatsblad No. 108 Tahun 1933 Pada Tanggal 28 Mei 1925, peraturan mengenai koperasi di belanda yaitu Regeling der Cooperatieve Verenigingen Stb. 227 tahun 1876 diganti dengan Regeleing der Cooperatieve Verenigingen Stb. 204 Tahun 1925. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan perubahan tersebut pada tanggal 1 Maret 1933 diganti dengan Algemene Regeling op de Cooperatieve Vernignigen Stb. 108 tahun 1933.
Secara umum dikatakan bahwa isi ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya tidak berbeda dengan isi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Verondering op de Cooperatieve Verenigingen Stb. 431 tahun 1915 serhingga dianggap tidak cocok untuk kepentingan orang asli Hindia Belanda

4.Staatsblad 179 Tahun 1949 Gerakan koperasi Indonesia telah merupakan kewajiban penting dari pemerintah; Dalam Konstitusi Republik Indonesia pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Badan usahayang tepat untuk itu adalah Koperasi.
Pada tanggal 7 Juli 1949 diterbitkan Regeleing Cooperatieve Verenigingen Stb. 179 Tahun 1949. Peraturan tentang koperasi yang berlaku untuk orang Indonesia ini tidak mencabut peraturan tentang koperasi sebelumnya sehingga pada periode tersebut tetap ada dua peraturan perundang-undangan koperasiyang berlaku.

5. Undang-Undang tentang Perkumpulan Koperasi No. 79 Tahun 1958 Sejalan dengan pembubaran negara Indonesai Serikat dan dibubarkannya negara-negara bagian, jawatan-jawatan koperasi di negara bagian pu bubar dan disatuan dalamsatu organisasi Jawatan operasi yang bernaung di dalam Negara Kesatuan Republi Indonesia.  Dengan UU No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi , maka Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen Stb. 179 tahun 1949 secara resmi dicabut. Dalam undang-undang ini koperasi didefinisikan sebagai suatu perkumpulanyang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. berdasarkan kekeluargaan

b. meningkatkan kesejahteraan anggota

c.mewajibkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur serta mendidik
d. keanggoataan bersifat sukarela mempunyai kepentingan hak dan kewajiban yang sama

e. ata pendirian menurut ketentuan-ketentuan dan didaftarkan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini.

6. PP No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi
Dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrti Presiden tanggal 5 juli 1959, maka sebagai suatu peraturan peralihan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi. Namun demikian, mengingat tingkat ketentuan ini adalah PP, maka dasra hukum perkumpulan koperasi adalah tetap UU No. 79 Tahun 1958. Dinyatakan bahwa dalam pembangunan nasional, gerakan koperasi mempunyai peranan sebagai :

a. Mempersatukan dan memobilisasi rakyat untuk meningkatkan produksi, mengatur distribusi secara adil dan merata.

b. Ikut serta menghapus sisa-sisa Imperialisme, Kolonialiseme dan Feodalisme

d.Membantu memperkuat sektor ekonomi negara yang memegang posisi

e. Menciptakan Syarat-syarat bagi pembanguan nasional

7. Instruksi Presiden No. 2 dan No. 3 Tahun 1960 Pada tahun 1960 terbit dua instruksi presiden tentang perkoperasian, yaitu Inpres No. 2 dan Inpres No. 3; sebagai peraturan pelasana dari PP No. 60 Tahun 1959 tentang perkembangan gerakan koperasi.
Secara umum selama masa pemerintahan demokrasi terpimpin gerakan koperasi mengalami penurunan secara idiil. Dari segi kualitas koperasi-operasi mulai kehilangan sifatnya karena campur tangan pemerintahyang terlalu dalam.

8. UU Perkoperasian No. 14 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
Pada tanggal 2-10 Agustus 1965 di Jakarta diadakan Musyawarah Nasional Koperasi Kedua. Dimana Presiden Soekarno mengesahkan UU No. 14 tahun 1965 tentang pokok-pokok perkoperasianyang di dalamnya diterapkan prinsip Nasakom.
Isi dan jiwa undang-undang ini mengandung hal-hal yang bertentangan dengan asas-asas pokok, landasan kerja dan landasan idiil koperasi dan pancasila itu sendiri sehingga menghilangkan hakikat keberadaan operasi sebagai organisasiekonomi masyarakat yang demokratis dan berwatak sosial.

9. UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian Setelah Partai Komunis Indonesia dibubarkan, maka mulai dilakukan langkah-langkah untuk mengembalikan kedudukan dan hakikat keberadaan koperasi kepada asas yang sebenar-benarnya. Koperasi-koperai mengadakan pemilihan pengurus melalui Rapat anggota. Rasionalisasi dan reorganisasi dilakukan menyeluruh dalam kehidupan koperasi. Upaya pemurnian asas koperasi dan depolitisasi terhadap kehidupan koperasi lebih dimantapkan lagi pada msa awal menjelang pemerintahan orde baru. Presiden dengan persetujuan DPRGR mensahkan UU No. 2 tahun 1967 tentang pokok-pokok Perkoperasianyang mulai berlaku saat diundangkan tanggal 18 desember 1967.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s